Reporter : Bramy Biantoro | Sabtu, 13 September 2014 12:00Merdeka.com - Pada bulan Maret silam, pemerintah Turki sempat menggemparkan dunia dengan keputusannya memblokir sementara Twitter dan YouTube karena dituding memberikan citra buruk pada pemerintah. Kini, Turki kembali memperlihatkan bila pemerintahnya ingin mengontrol internet. Benarkah demikian?
Seperti yang dilansir oleh Phys.Org (12/09), presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, baru-baru ini mengesahkan RUU yang memberikan kekuasaan lebih untuk 'Telkom'-nya Turki, TIB, untuk memonitor dan memblokir website yang bermasalah. Tak pelak, hal ini meningkatkan kontrol pemerintah Turki terhadap internet di negara tersebut.
RUU yang telah resmi disahkan pada hari kamis lalu (11/09), menguatkan kekuasaan pemerintah untuk memblokir website-website yang dianggap mengganggu keamanan negara tanpa harus melewati persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Pemerintah Turki berharap bila TIB kelak mampu mengantisipasi kejahatan di dunia maya sebelum berdampak besar.
Akibat undang-undang baru ini, nantinya penyedia layanan internet pun harus memblokir website yang bermasalah serta menghapus konten-konten di dalamnya kurang dari empat jam. Padahal, beberapa minggu yang lalu Turki menjadi tuan rumah gelaran Internet Governance Forum (IGF) 2014 yang membahas keikutsertaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas internet.
Yang cukup membuat rakyat Turki was-was adalah izin yang didapat oleh TIB untuk menyimpan data komunikasi online yang mereka selama dua tahun terakhir. Sebelumnya, TIB hanya boleh menyimpan data tersebut bagi mereka yang terkait dengan kasus kriminal.
Langkah yang diambil oleh presiden Erdogan tersebut otomatis memicu kecemasan dan kemarahan baik di Turki sendiri dan dunia global. Banyak yang menuding pengesahan RUU tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kekuasaan guna 'membungkam' kritik untuk pemerintah.
[bbo]
Source : http://www.merdeka.com/teknologi/untuk-lindungi-negara-turki-makin-kekang-internet.html
