Jakarta - Ketua Umum Federasi Gabungan Elektronik (Gabel) Rachmat Gobel mengatakan, industri elektronik dalam negeri tidak siap menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dimulai akhir tahun 2015. Pasalnya, kata dia, struktur industri elektronika dan elektrik di dalam negeri masih lemah.
Apalagi, lanjut Gobel, industri juga harus menghadapi tantangan kenaikan biaya produksi ketika subsidi BBM dihapus sepenuhnya. Untuk itu, Gobel mengatakan, dua bulan ke depan menjadi waktu maksimal yang harus dimanfaatkan pelaku usaha di dalam negeri, untuk mengevaluasi persoalan yang menjadi tantangan industri di dalam negeri.
"Industri elektronik tidak siap menghadapi MEA 2015. Tidak ada industri yang siap. Pemerintah selalu mengatakan, kita siap mengadapi MEA 2015. Pertanyaannya, apanya yang siap? Dimana kesiapan kita menghadapi MEA 2015? Dari sisi perdagangan pasti siap. Tapi, dari sisi industri saya yakin kita tidak siap. Kecuali, industri yang memang sudah siap dari awalnya. Tapi, sebetulnya kita belum siap. Apalagi, setahun ini, kita sibuk dengan Pemilu, baik itu legislatif maupun presiden. Praktis, pemerintah tidak fokus bagaimana sebenarnya upaya menghadapi MEA itu," kata Gobel saat membuka Seminar Federasi Gabel tentang "Manfaat MEA bagi Industri Elektronika" di Jakarta, Rabu (8/10).
Turut hadir, Ketua Gabel Alam Surya Putra, Ketua bidang industri Federasi Gabel Ali Subroto Oentaryo, Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemperin) Agus Tjahajana, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Partogi Pangaribuan, Ekonom Faisal Basri, Sekjen Federasi Gabel Oki Widjaja, Pemimpin Redaksi koran Investor Daily, Primus Dorimulu, dan Pemimpin Redaksi koran Bisnis Indonesia, Arif Budisusilo.
Gobel mengatakan, Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan peluang yang besar dari pelaksanaan MEA 2015. Sebab, ujar dia, Indonesia memiliki pasar yang besar. Namun, lanjut dia, hingga saat ini, pemerintah belum memiliki rancangan yang nyata. Terbukti, kata dia, pemerintah dalam menarik investasi juga masih setengah hati. Hal itu, kata Gobel, karena pemerintah tidak mengetahui apa yang diinginkannya.
"Kenapa industri otomotif di Thailand besar? Meski, penjualan otomotif kita bisa menyamai Thailand, tapi dari sisi kekuatan industri kita jauh tertinggal. Awalnya, pemerintah Thailand menyadari industri otomotif di Amerika Serikat (AS) mengalami kesulitan. Mereka lalu berinisiatif ingin menjadi Detroit-nya Asia. Semua kebijakan yang diterbitkan kemudian mengarah ke sana, untuk mendukung mereka menjadi negara dengan industri otomotif terkuat di Asean. Investasi di komponen otomotifnya juga kuat. Berbeda dengan cara pandang kita di sini. Yang katanya pasarnya besar, tapi kekuatan industrinya ada di luar. Tidak ada kebijakan yang mendukung untuk kita jadi negara industri yang kuat dan maju," kata Gobel.
Gobel menyoroti, kebijakan pemerintah yang menerapkan bea masuk (BM) atas impor barang jadi lebih murah dibandingkan komponen. Akibatnya, kata dia, barang-barang yang dijual di pasar domestik diisi oleh produk impor. Di sisi lain, lanjut Gobel, pemerintah mengklaim mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri manufaktur di dalam negeri melalui transfer teknologi. Namun pada kenyataannya, ujar dia, tidak ada kebijakan-kebijakan insentif yang mendorong tumbuhnya industri dan transfer teknologi tersebut.
"Sebagian besar produk-produk di pasar kita adalah hasil assembling (perakitan). Meski, ada juga yang manufaktur. Tapi, tetap saja, sebagian komponennya masih impor. Misalnya, kulkas. Komponen intinya adalah kompresor, tapi itu sampai saat ini masih diimpor. Televisi (TV) dengan aplikasi teknologi canggih juga masih bergantung pasokan komponen impor hingga 70-80 persen. Artinya, struktur industrinya kuat di luar negeri. Bukan di sini, meski pasar terbesarnya ada di Indonesia. Pemerintah seharusnya bisa membaca kondisi ini," kata Gobel.
Source : http://www.beritasatu.com/ekonomi/215931-rachmat-gobel-industri-elektronik-tidak-siap-hadapi-mea-2015.html
